Bawaslu Gianyar Gelar Konsolidasi Demokrasi, Ajak Mahasiswa Kawal Kualitas Pemilu

Gianyar – Bawaslu Kabupaten Gianyar, didampingi Bawaslu Provinsi Bali, menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan melibatkan KPU Kabupaten Gianyar serta berbagai kelompok mahasiswa dan mahasiswi di Kabupaten Gianyar pada Minggu (8/2/2026). Kegiatan yang berlangsung dalam suasana dialogis ini bertujuan memperkuat sinergi penyelenggara Pemilu sekaligus membuka ruang partisipasi kritis generasi muda dalam isu-isu demokrasi dan kepemiluan.

Anggota KPU Kabupaten Gianyar, Gusti Bagus Agung Swandhita, yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Bawaslu Gianyar. Menurutnya, ruang diskusi semacam ini sangat penting untuk memperkuat soliditas antarpenyelenggara Pemilu.

“Kehadiran kami bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kualitas demokrasi di Gianyar. Koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu adalah kunci agar penyelenggaraan Pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang bertukar gagasan antara Bawaslu dan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap politik dan demokrasi.

“Kami ingin menghimpun suara generasi muda yang kritis dan konstruktif. Diskusi ini bukan hanya untuk berbagi informasi, tetapi juga untuk merumuskan masukan yang dapat mendorong evaluasi bahkan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu agar lebih responsif terhadap dinamika demokrasi saat ini,” ujar Hartawan.

Sementara itu, Gede Sutrawan, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, menekankan bahwa pendekatan Bawaslu tidak hanya bersifat formal melalui sosialisasi di sekolah atau lembaga resmi, tetapi juga melalui ruang-ruang diskusi informal seperti ini.

“Banyak persoalan demokrasi yang justru muncul dari pengalaman masyarakat sehari-hari. Misalnya, ada warga yang kaget karena namanya tiba-tiba tercantum sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuannya. Melalui forum seperti ini, kami bisa menangkap isu-isu konkret dari lapangan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh I Wayan Gede Sutirta, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Gianyar. Ia menilai diskusi ini sebagai bentuk evaluasi kritis terhadap praktik demokrasi di Indonesia.

“Demokrasi bukan hanya soal hasil, tetapi terutama soal proses yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pemilihan kepala daerah mungkin terus berubah, tetapi prinsip keadilan dan integritas harus tetap menjadi pegangan,” katanya.

Dari sisi mahasiswa, Agung Panji Tresna selaku perwakilan organisasi kemahasiswaan menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap adanya tindak lanjut berupa keterbukaan data.

“Kami berharap setelah diskusi ini, data dan bahan yang dibahas dapat dibagikan kepada kami. Ini penting sebagai referensi akademik dan bekal kami dalam melakukan kajian serta advokasi demokrasi ke depan,” ungkapnya.

Mahasiswi sekaligus Kader Pengawas Partisipatif, Ni Kadek Novita Arisanti, turut ambil andil mengemukakan pendapatnya. Dirinya menyoroti tantangan informasi di era digital.

“Saat ini banyak kekecewaan masyarakat terhadap Pemilu yang tersebar di media sosial, tetapi tidak semuanya didukung data yang valid. Di sisi lain, kami di dunia akademik sering kesulitan mendapatkan informasi resmi yang kredibel untuk penelitian. Karena itu, ruang dialog seperti ini sangat berarti,” ujarnya.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini ditutup dengan komitmen bersama antara Bawaslu, KPU, dan mahasiswa untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif serta mengawal kualitas demokrasi di Kabupaten Gianyar.

Bawaslu Gianyar menegaskan bahwa ruang diskusi semacam ini akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi generasi muda.