Bawaslu Gianyar Gelar Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan: Perkuat Sinergi Demi Data Akurat

Gianyar, 11 November 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Selasa (11/11/2025), di ruang rapat kantor Bawaslu Gianyar. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan keakuratan data pemilih sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor di Kabupaten Gianyar.

Rapat dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, hingga perwakilan Polres Gianyar, Kodim 1616 Gianyar, KPU Kabupaten Gianyar, Kesbangpol, Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPS, Rutan Kelas II B, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta BPJS Kesehatan Kabupaten Gianyar.

Suasana rapat berlangsung dinamis dan penuh semangat kolaborasi. Setiap perwakilan instansi yang hadir membawa semangat yang sama guna memastikan data pemilih di Kabupaten Gianyar benar-benar akurat, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan, membuka rapat dengan penuh optimisme.

“Data pemilih adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Untuk itu, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar tidak ada satu pun warga Gianyar yang kehilangan hak pilihnya karena persoalan administrasi,” tegas Hartawan.

Ia juga mengapresiasi kehadiran seluruh peserta rakor yang menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkuat kerja pengawasan berbasis data dan sinergi.

Selanjutnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Hukum, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, memaparkan sejumlah temuan hasil uji petik di lapangan yang menjadi dasar dilaksanakannya rakor ini.
Dalam paparannya, Reika menyoroti beberapa persoalan krusial, seperti data pemilih yang belum mutakhir, keberadaan pemilih yang telah meninggal namun belum tercoret, hingga pemilih baru yang belum tercatat karena keterlambatan administrasi kependudukan.

“Permasalahan ini bukan semata tanggung jawab Bawaslu, tetapi tanggung jawab bersama untuk memastikan data pemilih di Gianyar bersih dan akurat. Karena di balik satu data pemilih yang tidak valid, ada potensi terganggunya hak demokrasi seseorang,” ujarnya dengan tegas.

Sementara itu, Ketut Ariyani dari Bawaslu Provinsi Bali mengingatkan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menyelesaikan permasalahan data kependudukan yang kompleks.

“Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersama-sama mengurai benang kusut data kependudukan ini. Dukungan dari setiap instansi sangat berarti untuk mewujudkan daftar pemilih yang valid dan kredibel,” jelasnya.

Ia juga mendorong seluruh stakeholder di Kabupaten Gianyar untuk memperkuat komunikasi, memperbanyak forum koordinasi, dan menumbuhkan budaya kolaboratif dalam setiap tahapan pemutakhiran data.

Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah poin strategis, di antaranya Peningkatan sinergi antara Bawaslu, KPU, dan Dukcapil dalam memastikan sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih, Edukasi masyarakat secara berkelanjutan agar aktif melaporkan perubahan status kependudukan seperti pindah domisili, meninggal dunia, atau pergantian identitas, Peningkatan kualitas pengawasan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga validitas data pemilih.

Melalui rakor ini, Bawaslu Gianyar menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi lembaga pengawas yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan transparan dan berintegritas.

“Kolaborasi adalah kunci utama. Dengan bersatu, kita bisa memastikan hak konstitusional setiap warga Gianyar terjaga dan tersalurkan dengan baik,” tutup Hartawan.

Dengan semangat kebersamaan, kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat pondasi pengawasan demokrasi di Kabupaten Gianyar menuju pemilu yang berintegritas, partisipatif, dan berkeadilan.