Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Gianyar Hadiri Evaluasi Nasional IIPP 2025, Tegaskan Komitmen Penguatan Integritas Demokrasi

Bawaslu Gianyar Hadiri Evaluasi Nasional IIPP 2025, Tegaskan Komitmen Penguatan Integritas Demokrasi

BALI – Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan, menghadiri Rapat Evaluasi Capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam). Kegiatan strategis ini berlangsung pada Rabu, 11 Februari 2026 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali, dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan terkait demokrasi, pengawasan pemilu, serta perwakilan partai politik dari sejumlah daerah.

Forum evaluasi nasional ini menjadi ruang penting untuk menilai sejauh mana partai politik menjalankan prinsip-prinsip integritas dalam tata kelola organisasi, transparansi keuangan, kaderisasi, serta praktik politik yang beretika. Diskusi yang berlangsung menegaskan bahwa integritas partai politik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun demokrasi yang sehat, akuntabel, dan berkeadilan.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, secara tegas menyoroti masih lemahnya skor integritas aspek keuangan partai politik dalam IIPP. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang tidak transparan berpotensi membuka ruang penyimpangan, transaksi politik yang tidak sehat, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Ia menekankan perlunya reformasi tata kelola internal partai agar lebih akuntabel, terbuka, dan sesuai dengan standar demokrasi modern.

Pada kesempatan yang sama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima penghargaan sebagai partai politik dengan Indeks Integritas Partai Politik terbaik tahun 2025. Prestasi ini diapresiasi sebagai contoh praktik politik yang lebih bersih dan bertanggung jawab, sekaligus menjadi tolok ukur bagi partai lain untuk meningkatkan standar integritasnya.

Kemenko Polkam juga menegaskan bahwa pada tahun 2026 pemerintah akan berfokus pada penyuksesan program prioritas Presiden, yang salah satunya bertumpu pada penguatan integritas partai politik. Hal ini dipandang krusial untuk memastikan stabilitas politik, kepercayaan publik, serta kualitas penyelenggaraan demokrasi ke depan.

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam forum nasional ini menegaskan peran aktif lembaga pengawas pemilu dalam memperkuat ekosistem demokrasi yang berintegritas. Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan, menilai evaluasi ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.

Bawaslu Gianyar berkomitmen untuk terus mengawasi proses politik secara profesional, netral, dan berintegritas, guna memastikan demokrasi yang bersih, adil, dan bermartabat bagi masyarakat.