Bawaslu Gianyar Perkuat Sinergi Lintas Lembaga Lewat Rapat Paripurna DPRD

Gianyar, 9 Oktober 2025 — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan, hadir dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar pada Kamis, 9 Oktober 2025. Kehadiran Hartawan bukan sekadar seremoni, tetapi wujud nyata komitmen Bawaslu dalam memperkuat sinergi lintas lembaga, khususnya dengan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana, bersama Wakil Ketua DPRD. Agenda utama rapat mencakup Pendapat Bupati Gianyar atas Penyampaian Pengantar Raperda Inisiatif tentang Pelestarian Seni dan Budaya, serta Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.

I Wayan Hartawan menegaskan pentingnya kehadiran Bawaslu di forum formal seperti ini. Menurutnya, Bawaslu bukan hanya hadir sebagai undangan, melainkan bagian integral dalam membangun komunikasi dan koordinasi berkelanjutan.

“Bawaslu memiliki peran strategis dalam pengawasan pemilu dan demokrasi. Oleh karena itu, sinergi yang kuat dengan DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi penting agar pengawasan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujar Hartawan usai rapat.

Rapat Paripurna ini juga menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD 2026 yang akan menentukan arah pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Gianyar. Partisipasi berbagai lembaga, termasuk Bawaslu, menunjukkan simbol keterbukaan dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui koordinasi dan komunikasi yang semakin erat antar lembaga, diharapkan seluruh proses pemerintahan, termasuk pengawasan pemilu mendatang, dapat berjalan lebih efektif, demokratis, dan partisipatif.

Kolaborasi ini memperlihatkan komitmen bersama dalam membangun demokrasi lokal yang lebih kokoh. Dengan terlibatnya Bawaslu, transparansi dan akuntabilitas publik diharapkan terus meningkat demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.