Bawaslu Gianyar Tegaskan Larangan ASN, TNI dan POLRI sebagai Anggota Partai.

Gianyar - Pembaruan data pengurus dan anggota partai politik menjadi hal krusial di tengah berlangsungnya tahapan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan, saat kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Gianyar, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hartawan menekankan pentingnya akurasi dan validitas data keanggotaan partai politik sebagai fondasi dalam menjaga kualitas demokrasi. “Pembaharuan data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya kita bersama menjaga integritas demokrasi. Data pengurus dan anggota yang valid akan meminimalisir potensi pelanggaran dan sengketa antara partai politik peserta pemilu,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Gede Sutirta, turut mengingatkan agar proses rekrutmen dan pendataan anggota dilakukan secara selektif dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa tidak semua masyarakat dapat dimasukkan sebagai anggota partai politik.

“Kami mengimbau agar partai politik agar lebih selektif memasukkan nama sebagai anggota. Perlu dipastikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat, termasuk tidak berstatus sebagai ASN, TNI dan Polri yang secara aturan dilarang menjadi anggota maupun pengurus partai politik,” jelasnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Gianyar, Abdillah Ahmad, menyambut baik pelaksanaan konsolidasi demokrasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pentingnya pembaruan data partai.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Bawaslu Gianyar. Pembaharuan data ini memang menjadi kebutuhan internal partai untuk memastikan struktur dan keanggotaan kami selalu tertib dan sesuai aturan,” ungkapnya.

Kegiatan konsolidasi ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga ruang edukasi politik bagi partai politik dalam meningkatkan kualitas kelembagaan. Di akhir kegiatan, Hartawan kembali menegaskan kesiapan Bawaslu Gianyar untuk terus berkolaborasi dengan partai politik.

“Kami terbuka untuk memberikan pendidikan politik kapan pun dibutuhkan. Harapannya, sinergi ini dapat memperkuat demokrasi yang berintegritas, baik di masa tahapan maupun non tahapan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Gianyar berharap terbangun kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi, dimulai dari hal mendasar seperti tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi.