Evaluasi P2P 2026, Bawaslu Bali Dorong Pengawasan Partisipatif yang Lebih Inklusif

Denpasar - Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali atas dedikasi dan komitmennya dalam melaksanakan Program Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun Anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan P2P Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar, Rabu (10/6/2026).

Dalam sambutannya, Agus Tirta Suguna menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program P2P tidak terlepas dari kerja keras dan kemampuan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam beradaptasi dengan berbagai dinamika yang berkembang di lapangan.

"Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota atas dedikasi dan kerja kerasnya. Berkat komitmen bersama, pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif dapat berjalan dengan cepat, adaptif, dan dinamis sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah," ujarnya.

Menurutnya, Program Pengawas Partisipatif merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kesadaran demokrasi masyarakat sekaligus membangun budaya pengawasan yang melibatkan partisipasi publik secara aktif. Oleh karena itu, evaluasi menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta merumuskan strategi penguatan program pada masa mendatang.

Kegiatan evaluasi ini menjadi ruang refleksi dan diskusi bagi seluruh jajaran Bawaslu di Bali untuk meninjau pelaksanaan program P2P Tahun Anggaran 2026. Berbagai pengalaman, praktik baik, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dibahas guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas (P2H) Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program P2P di tingkat kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya pemerataan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pengawasan partisipatif.

"Program ini telah berjalan dengan baik di berbagai daerah. Namun, ke depan perlu ada perhatian lebih terhadap aspek inklusivitas, sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif," ungkapnya.

Ketut Ariyani memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program P2P di Kabupaten Gianyar yang dinilai telah berjalan dengan baik. Meski demikian, masih terdapat catatan terkait komposisi peserta yang didominasi oleh laki-laki.

"Pelaksanaan program di Kabupaten Gianyar sudah cukup baik. Namun, kami mendorong agar pada kegiatan-kegiatan berikutnya keterlibatan perempuan dapat lebih ditingkatkan sehingga partisipasi masyarakat yang terbangun menjadi lebih representatif dan inklusif," tambahnya.

Bawaslu Kabupaten Gianyar pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, bersama staf. Kehadiran Bawaslu Kabupaten Gianyar menjadi bagian dari komitmen lembaga dalam melakukan evaluasi berkelanjutan serta memperkuat kualitas program pengawas partisipatif sebagai upaya membangun demokrasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan berintegritas.