Jelang Kick Off P2P 2026, Bawaslu Bali Pastikan Seluruh Persiapan Matang

Gianyar - Persiapan pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 terus dimatangkan oleh jajaran Bawaslu se-Provinsi Bali. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Finalisasi Persiapan Teknis P2P Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui zoom meeting pada Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PIC P2P dari 9 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali sebagai upaya menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh rangkaian program berjalan optimal.

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali, Ni Luh Supri Cahayani dalam arahannya menegaskan bahwa Program Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan langkah strategis untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Menurutnya, pengawasan partisipatif menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi yang berintegritas dan bermartabat.

“Program P2P ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari langkah bersama dalam membangun kesadaran masyarakat agar semakin aktif terlibat dalam pengawasan partisipatif. Kami berharap seluruh jajaran dapat mempersiapkan kegiatan ini dengan maksimal sehingga tujuan pendidikan demokrasi kepada masyarakat dapat tercapai secara optimal,” tegasnya.

Kegiatan rapat tersebut juga menjadi ruang koordinasi dan diskusi bersama guna mematangkan berbagai aspek teknis pelaksanaan kegiatan, mulai dari kesiapan peserta, materi pembelajaran, hingga mekanisme pelaksanaan Kick Off Program P2P Tahun 2026. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan maupun kendala yang dihadapi di daerah masing-masing agar dapat segera dicarikan solusi bersama.

Dalam kesempatan yang sama, staf Bawaslu Provinsi Bali, Ni Putu Mirayani, menyampaikan penjelasan teknis terkait pelaksanaan program P2P, termasuk alur kegiatan serta kesiapan administrasi peserta. Dirinya juga mengingatkan seluruh peserta yang telah terdaftar agar dapat mengikuti kegiatan Kick Off Program P2P yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026.

“Kami berharap seluruh peserta yang sudah terdaftar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Program ini menjadi wadah pembelajaran bersama untuk meningkatkan pemahaman terkait demokrasi dan pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Suasana diskusi berlangsung aktif dan interaktif. Berbagai pertanyaan serta masukan dari peserta langsung ditanggapi oleh jajaran Bawaslu Provinsi Bali guna memastikan tidak ada kendala teknis dalam pelaksanaan program nantinya. Melalui rapat finalisasi ini, diharapkan pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 di Provinsi Bali dapat berjalan lancar serta mampu melahirkan agen-agen pengawasan partisipatif yang kritis, aktif, dan berintegritas dalam mengawal proses demokrasi.