Melalui “Bawaslu Membelajarkan”, Pengawas Pemilu Bali Diperkuat Hadapi Tantangan Demokrasi.

Gianyar - Keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas dan kinerja aparatur pengawas pemilu. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda saat mengisi kegiatan Penutupan Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis SDM Pengawas se-Provinsi Bali yang diselenggarakan secara daring, Rabu (11/03/2026).

Dalam penyampaiannya, Herwyn menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya bertumpu pada perangkat aturan yang ada, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

“Regulasi adalah fondasi penting dalam pengawasan pemilu, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh bagaimana aparatur pengawas menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas yang memadai,” ujar Herwyn.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan salah satu upaya strategis untuk memastikan pengawasan pemilu berjalan efektif dan mampu menjawab berbagai dinamika yang terjadi di lapangan.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme seluruh pimpinan serta staf Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Bali yang telah mengikuti rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dari awal hingga penutupan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen dan partisipasi seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman bersama serta meningkatkan kualitas pengawasan pemilu ke depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Bali, Nyoman Gede Putra Wiratma menjelaskan bahwa kegiatan ini telah melalui serangkaian pembelajaran yang terstruktur.

Ia memaparkan bahwa materi yang diberikan mencakup delapan chapter pembelajaran yang dirancang untuk menyamakan pemahaman serta memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

“Seluruh rangkaian pembelajaran dari chapter satu hingga chapter delapan dirancang untuk memperkuat kapasitas SDM pengawas pemilu sekaligus menyamakan perspektif dalam menjalankan tugas pengawasan,” jelas Wiratma.

Lebih lanjut, Herwyn juga menekankan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas ini memiliki makna yang sangat penting karena dilaksanakan pada masa non tahapan pemilu. Menurutnya, periode tersebut merupakan waktu yang strategis bagi Bawaslu untuk melakukan berbagai penguatan internal.

“Masa non tahapan pemilu adalah momentum yang sangat strategis bagi Bawaslu untuk melakukan konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat pemahaman regulasi, sekaligus melakukan evaluasi terhadap praktik pengawasan yang telah dilakukan pada pemilu sebelumnya,” ujarnya.

Selain itu, masa ini juga menjadi ruang bagi Bawaslu untuk memperluas sosialisasi pengawasan pemilu kepada masyarakat serta memperkuat pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Gianyar yang turut memberikan apresiasi terhadap program “Bawaslu Membelajarkan” yang digagas oleh Bawaslu. Program tersebut dinilai mampu menjadi ruang pembelajaran bersama bagi seluruh jajaran pengawas pemilu dalam meningkatkan kapasitas, memperkuat pemahaman, serta membangun sinergi kelembagaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Bali semakin siap dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan ke depan serta terus menjaga integritas dan profesionalitas dalam mengawal proses demokrasi.