Menjaga Hak Pilih, Merawat Kemanusiaan: Bawaslu Hadir di Tengah Masyarakat

Gianyar – Demokrasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh sistem dan regulasi, tetapi juga oleh kepedulian, kehadiran, serta empati terhadap masyarakat. Semangat inilah yang tercermin dalam kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pemetaan Isu-Isu Demokrasi yang dirangkaikan dengan program Bawaslu Peduli Pemilih, bertempat di Kantor Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 tentang Konsolidasi Demokrasi, yang menegaskan bahwa penguatan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada masa tahapan pemilu, tetapi juga melalui kehadiran nyata lembaga pengawas di tengah kehidupan sosial masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar I Wayan Gede Sutirta bersama jajaran staf Bawaslu Kabupaten Gianyar, serta diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi yang membahas strategi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan penanganan pelanggaran, sekaligus pemetaan isu-isu demokrasi yang berkembang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, menegaskan bahwa akurasi data pemilih merupakan fondasi utama demokrasi yang adil. Menurutnya, kesalahan atau ketidakakuratan data pemilih bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut hak konstitusional warga negara.

“Setiap nama dalam daftar pemilih adalah satu suara, dan setiap suara adalah hak dasar warga negara. Karena itu, pengawasan PDPB bukan hanya tugas teknis, melainkan amanah moral untuk memastikan tidak ada hak rakyat yang terabaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengawasan yang kuat harus dibarengi dengan kepekaan sosial. Oleh sebab itu, Bawaslu tidak ingin hadir hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memahami dan merasakan persoalan di sekitarnya.

Sebagai wujud nyata dari nilai tersebut, kegiatan ini dirangkaikan dengan Bawaslu Peduli Pemilih, yakni penyerahan bantuan kepada pemilih dengan kondisi ekonomi kurang mampu di Desa Sulangai. Program ini menjadi simbol bahwa demokrasi tidak boleh berjarak dengan realitas sosial, dan pengawasan pemilu harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, menyampaikan bahwa citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga tidak dibangun hanya melalui kinerja formal, tetapi juga melalui sikap dan nilai yang ditunjukkan dalam setiap tindakan.

“Masyarakat menilai lembaga bukan hanya dari apa yang dilakukan, tetapi dari bagaimana lembaga itu bersikap. Menjaga marwah Bawaslu berarti menjaga integritas, etika, dan empati dalam setiap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan publik,” ungkapnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Gede Sutirta, turut menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai program ini sebagai bentuk konsolidasi yang utuh antara penguatan kelembagaan dan sentuhan kemanusiaan.

“Kami bangga menjadi bagian dari kegiatan ini. Bawaslu hadir tidak hanya untuk mengawasi proses demokrasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran, kepercayaan, dan kepedulian. Inilah wajah pengawasan yang humanis dan mendidik,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat semakin berkualitas, penanganan pelanggaran berjalan lebih efektif, serta masyarakat semakin memahami bahwa demokrasi adalah ruang bersama yang harus dijaga dengan kejujuran, kepedulian, dan rasa kemanusiaan.

Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih dan dipilih, tetapi tentang memastikan setiap warga negara dihargai, dilindungi haknya, dan dirangkul sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara.