Perkuat Kelembagaan, Bawaslu Gianyar Ikuti Review Perencanaan Penganggaran Se-Bali.

Gianyar - Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar mengikuti kegiatan Review Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis SDM Pengawas Se-Provinsi Bali Chapter V: Penguatan Kelembagaan melalui Perencanaan Penganggaran yang diselenggarakan secara daring, Jumat (20/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas dalam membangun tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Bali yang telah berpartisipasi aktif.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas bukan sekadar agenda rutin, melainkan kebutuhan mendasar dalam memperkuat kelembagaan.

“Kegiatan ini bukan hanya ruang formal untuk berdiskusi, tetapi wadah pembelajaran bersama agar kita terus bertumbuh. Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah fondasi kelembagaan yang kuat dan profesional,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kualitas perencanaan akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pengawasan ke depan.

Acara kemudian dipandu oleh Ebigail Mariana, Staf Bawaslu Bali, yang mengarahkan jalannya sesi review. Pada kesempatan tersebut, Bawaslu kabupaten/kota yang telah mengirimkan contoh Term of Reference (TOR) sebagai tugas mingguan dipersilakan untuk memaparkan dan mereviu dokumen yang telah disusun.

Tiga daerah mendapat kesempatan melakukan review secara langsung, yakni Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Gianyar, dan Bawaslu Kota Denpasar.

Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan, menyampaikan TOR terkait Layanan Perencanaan Anggaran sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perencanaan internal.

“Perencanaan anggaran yang matang akan berdampak langsung pada kualitas layanan kelembagaan. Kami berupaya menyusun TOR yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dan terukur,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa masukan dari Bawaslu Provinsi Bali menjadi bahan evaluasi penting untuk penyempurnaan dokumen ke depan.

“Saran dan masukan yang diberikan sangat konstruktif. Ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk memastikan setiap perencanaan memiliki indikator yang jelas, output yang terukur, serta selaras dengan kebutuhan kelembagaan,” tambahnya.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan diskusi dan tanggapan dari peserta lainnya. Melalui forum ini, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Bali semakin memahami pentingnya perencanaan penganggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan kelembagaan menuju pengawasan yang semakin profesional.