Perkuat Pengawasan Partisipatif di Gianyar, Bawaslu Bahas Program HP2H 2026

Menjaga kualitas demokrasi bukanlah tugas yang berhenti ketika seluruh tahapan Pemilu telah selesai. Justru pada masa pasca-Pemilu, penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan berintegritas. Semangat inilah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali secara daring, Senin (5/1/2026).

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Koordinator Divisi HP2H beserta jajaran staf Bawaslu kabupaten/kota se-Bali. Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang evaluasi atas pelaksanaan program tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan di masa non-tahapan Pemilu.

Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Aryani, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja kolektif seluruh jajaran Bawaslu sepanjang tahun 2025. Ia menilai berbagai upaya pencegahan, edukasi pengawasan, serta keterbukaan informasi yang telah dilakukan merupakan kontribusi nyata dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

“Pemilu boleh selesai, tetapi kerja pengawasan tidak pernah berhenti. Di sinilah peran Divisi HP2H menjadi sangat strategis, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat agar terus terlibat aktif menjaga demokrasi,” tegas Ketut Aryani.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keberlanjutan sosialisasi kepada berbagai segmen pemilih, mulai dari pemilih pemula, kelompok perempuan, komunitas adat, hingga organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, pendekatan komunikasi publik yang kreatif dan adaptif perlu terus dikembangkan, salah satunya melalui publikasi aktif di media sosial serta pembuatan video pendek yang bersifat edukatif dan partisipatif.

“Konten yang sederhana, visual, dan dekat dengan keseharian masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai sarana edukasi pengawasan,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, memaparkan rencana program kerja HP2H Tahun 2026 yang akan lebih berfokus pada penguatan kolaborasi lintas sektor. Ia menyampaikan bahwa pada tahun ini Bawaslu Kabupaten Gianyar akan meningkatkan intensitas sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, komunitas lokal, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

“Kami ingin pengawasan tidak hanya dipahami sebagai tugas Bawaslu semata, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, pengawasan partisipatif akan tumbuh secara alami,” ujar Reika.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Provinsi Bali bersama Bawaslu kabupaten/kota menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan pengawasan yang partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat pencegahan dan meningkatkan partisipasi publik di masa pasca-Pemilu, Bawaslu berharap kualitas demokrasi di Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, dapat terus terjaga dan semakin matang.