Target Serapan 95%: Bawaslu Gianyar Pacu Penyelesaian Administrasi Akhir Tahun

Gianyar, 1 Desember 2025 — Bawaslu Kabupaten Gianyar menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Langkah-Langkah Akhir Tahun, Realisasi Anggaran, dan Proyeksi Serapan Anggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Bali, Senin (1/12). Rapat tersebut menjadi forum strategis bagi seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memantapkan langkah penutupan tahun anggaran serta memastikan optimalisasi pelaksanaan program.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses Supervisi dan Monitoring Langkah-Langkah Akhir Tahun yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bawaslu Provinsi Bali. Rapat dibuka secara resmi oleh I Gusti Ketut Kartika, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali.

Dalam arahannya, Kartika memaparkan hasil supervisi tim Monev secara mendetail, termasuk sejumlah catatan teknis yang masih memerlukan perhatian serius dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen persiapan menghadapi Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025 harus dipersiapkan dengan komprehensif, rapi, dan sesuai standar pemeriksaan.

Kartika juga menyoroti pentingnya ketertiban administrasi kepegawaian sebagai salah satu indikator tata kelola lembaga. Penggunaan Aplikasi Srikandi menjadi perhatian khusus.

“Implementasi Srikandi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari transformasi digital. Seluruh satuan kerja wajib menjalankannya dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Usai pembukaan, rapat dilanjutkan dengan sesi pemaparan masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota. Setiap satker mempresentasikan perkembangan pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun, capaian realisasi anggaran hingga 30 November 2025, serta proyeksi serapan anggaran sampai 31 Desember 2025.

Pada sesi ini, peserta juga memaparkan hambatan dan strategi penyelesaian kegiatan menjelang penutupan anggaran. Bawaslu Provinsi Bali memberikan evaluasi atas setiap paparan, khususnya mengenai Akurasi penyajian data, Kesesuaian realisasi dengan rencana kegiatan hingga Ketepatan penyampaian laporan.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani turut memberikan arahan strategis mengenai pengelolaan anggaran. Ia mengingatkan pentingnya memastikan seluruh pagu anggaran dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukan dan kebutuhan program.

Ariyani menekankan perhatian khusus terhadap anggaran perjalanan dinas, yang pada Tahun Anggaran 2025 jumlahnya relatif terbatas. Sementara Bawaslu RI akan menggelar sejumlah kegiatan penting pada akhir tahun yang berpotensi memerlukan dukungan perjalanan dinas.

“Satker harus jeli mengecek ketersediaan anggaran perjalanan dinas. Jangan sampai anggaran tersisa namun tidak bisa digunakan karena terlambat dalam perencanaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi merupakan bentuk ketidakefektifan sehingga perlu diantisipasi sejak dini.

Arah kebijakan berikutnya disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha. Ia menegaskan bahwa waktu tersisa hanya beberapa minggu sehingga percepatan realisasi anggaran harus dilakukan secara terukur dan hati-hati.

Adinatha menargetkan minimal 95% serapan anggaran untuk seluruh satker, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Percepatan jangan sampai mengabaikan ketentuan hukum, SOP, dan kelengkapan dokumen. Percepatan tanpa ketelitian justru berpotensi menimbulkan kesalahan administratif,” tegasnya.

Ia juga meminta satker memperhatikan secara seksama Surat Edaran Langkah-Langkah Akhir Tahun, terutama terkait batas waktu pembayaran, proses administrasi pertanggungjawaban, dan kelengkapan dokumen.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara BPP, PPK, dan operator keuangan, terutama dalam penuntasan dokumen dan kegiatan menjelang tutup tahun agar tercapai tiga prinsip utama: tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat anggaran.

Rapat koordinasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan pengelolaan anggaran di penghujung tahun, sekaligus menegaskan perlunya disiplin perencanaan, ketepatan pelaksanaan program, dan ketelitian penatausahaan.

Dengan sejumlah arahan strategis dari pimpinan Bawaslu Provinsi Bali, rapat ini diharapkan mampu mengoptimalkan serapan anggaran secara efektif, memastikan kesiapan dokumen menghadapi pemeriksaan, serta mendorong tata kelola keuangan dan administrasi yang tertib, akuntabel, dan transparan.