Bawaslu Gianyar Dalami Modus Politik Uang Lewat Bawaslu Membelajarkan
|
Gianyar – Praktik politik uang, klientelisme, dan politisasi bantuan sosial menjadi salah satu tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Menyikapi persoalan tersebut, Bawaslu terus memperkuat kapasitas jajaran pengawas melalui kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang memasuki pembahasan tema “Politik Uang, Klientelisme, dan Politisasi Bantuan Sosial”, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat sekaligus Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, hadir sebagai pemantik materi pertama dengan mengangkat bahasan “Anatomi Transaksi Elektoral, Modus, dan Tantangan Penegakan Hukum”. Pembahasan ini mengulas berbagai bentuk dan pola transaksi elektoral yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang.
Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dengan tema “Politik Uang dan Klientelisme Elektoral: Pola, Determinan, Perilaku Pemilih, dan Tantangan Pencegahan”. Dalam paparannya, pembahasan diarahkan pada pemahaman mengenai pola hubungan klientelistik dalam kontestasi elektoral, faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih, serta berbagai tantangan dalam membangun kesadaran masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik politik transaksional.
Pendalaman materi ini menjadi penting mengingat politik uang tidak hanya berkaitan dengan pemberian materi atau imbalan kepada pemilih, tetapi juga dapat berkembang melalui pola ketergantungan dan pertukaran kepentingan yang berpotensi merusak kemandirian pemilih. Demikian pula politisasi bantuan sosial yang dapat mengaburkan batas antara kepentingan pelayanan publik dan kepentingan politik elektoral.
Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan. Keikutsertaannya menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas jajaran Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran serta kerawanan pemilu dan pemilihan.
Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ini, diharapkan jajaran pengawas semakin memahami kompleksitas praktik politik uang, klientelisme, dan politisasi bantuan sosial, sehingga mampu memperkuat strategi pencegahan serta pengawasan yang lebih efektif. Sebab, mewujudkan demokrasi yang berintegritas tidak cukup hanya dengan mengawasi tahapan, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kemandirian pemilih dan memastikan suara rakyat tidak diperjualbelikan.