Bawaslu Gianyar Tekankan Verifikasi Data Sebelum Terbitkan Surat Keterangan Kematian
|
GIANYAR – Keakuratan data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kualitas data pemilih. Karena itu, pemerintah desa maupun kelurahan diharapkan tidak terburu-buru menerbitkan surat keterangan (Suket), khususnya terkait kematian warga, tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi dan kondisi faktual di lapangan.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Gede Sutirta, saat melaksanakan pengawasan Pencocokan Terbatas (Coktas) yang dilakukan KPU Kabupaten Gianyar di Kelurahan Gianyar dan Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kamis (19/11/2026).
Dalam pengawasan tersebut, Coktas menyasar pemilih yang masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena meninggal dunia, tetapi belum memiliki akta kematian, serta pemilih yang diketahui berada di luar negeri.
Sutirta menekankan pentingnya kehati-hatian aparat desa dan kelurahan dalam menerbitkan surat keterangan kematian. Menurutnya, setiap informasi harus dipastikan terlebih dahulu melalui koordinasi dengan kepala lingkungan maupun pihak keluarga agar tidak terjadi kekeliruan dalam administrasi kependudukan yang berdampak pada data pemilih.
"Jangan sampai surat keterangan kematian diterbitkan hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Pastikan terlebih dahulu kebenarannya, koordinasikan dengan kepala lingkungan dan pihak keluarga, sehingga dokumen yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual," tegas Sutirta.
Ia menjelaskan, ketidakakuratan data administrasi dapat berpengaruh terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu, sinergi antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan menjadi penting untuk memastikan setiap perubahan data memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pengawasan Coktas ini, Bawaslu Gianyar berupaya memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong agar setiap data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Bagi Bawaslu, akurasi data pemilih bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dalam melindungi hak pilih masyarakat. Sebab, setiap data yang dicatat harus berdasarkan fakta agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilih akibat ketidaktepatan pendataan.