Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2025

Gianyar - Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan menghadiri kegiatan Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kabupaten Gianyar, Selasa (10/3/2026).

Rapat paripurna tersebut merupakan agenda resmi pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan program pembangunan serta penggunaan anggaran selama tahun 2025 kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Gianyar, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, Ketua KPU Kabupaten Gianyar, para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Gianyar, Inspektur Kabupaten Gianyar, para kepala dinas, badan, kantor, instansi unit kerja, serta para kepala bagian di lingkungan Setda Kabupaten Gianyar.

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Kepala Kantor Rumah Tahanan Negara Kabupaten Gianyar, Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar, Direktur RSU Payangan, serta para camat se-Kabupaten Gianyar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar menyampaikan bahwa kehadiran Bawaslu dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Rapat Paripurna penyampaian LKPJ ini merupakan bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu juga memandang penting proses akuntabilitas pemerintahan yang terbuka dan transparan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara lembaga penyelenggara negara, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

“Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam memperkuat sistem demokrasi di daerah. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita dapat bersama-sama membangun pemerintahan yang responsif serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan proses evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025 dapat berjalan secara objektif, sekaligus menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di tahun-tahun mendatang.