Bawaslu Bali: Anggaran Harus Tepat, Administrasi Jangan Terabaikan

GIANYAR – Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026, ketepatan dalam pengelolaan administrasi keuangan menjadi perhatian penting bagi seluruh jajaran Bawaslu. Tidak sekadar memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal, setiap proses pertanggungjawaban juga harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Hartawan, saat membuka kegiatan Rapat Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kamis, 5 November 2026. Dalam arahannya, Hartawan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas dan integritas kelembagaan.

“Pengelolaan administrasi keuangan harus menjadi perhatian bersama. Menjelang akhir tahun anggaran, kita perlu memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Jangan sampai ada administrasi yang terabaikan karena kurangnya ketelitian atau pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku,” tegas Hartawan.

Ia juga mengingatkan bahwa tertib administrasi bukan semata-mata kewajiban formal, melainkan cerminan profesionalitas dan tanggung jawab setiap jajaran dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pengawas pemilu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mengingatkan seluruh satuan kerja agar kembali mencermati ketersediaan dan kondisi anggaran masing-masing. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih cermat dan terukur.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap satuan kerja harus mampu melihat kembali kebutuhan yang paling prioritas. Anggaran yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan tepat sasaran, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Jangan hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi kelembagaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suguna menekankan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Menurutnya, kelembagaan yang kuat tidak hanya ditopang oleh pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga oleh sistem pengelolaan yang tertib, mandiri, dan berkelanjutan.

“Kita perlu terus mendorong Bawaslu menjadi lembaga yang semakin mandiri dan memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal tersebut harus didukung oleh tata kelola yang baik, pengelolaan keuangan yang akuntabel, administrasi yang tertib, serta sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian, setiap pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan kontribusi nyata bagi keberlangsungan organisasi,” tambahnya.

Kegiatan ini turut menghadirkan Pande Putu Ari Abriani selaku perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar sebagai narasumber. Hadir pula Plt. Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, I Gede Adi Putrayasa, beserta staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu semakin memahami mekanisme pengelolaan administrasi keuangan secara menyeluruh, sekaligus mampu mengantisipasi berbagai kendala dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran menjelang penutupan tahun.

Penguatan pemahaman tersebut menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional, sekaligus memperkokoh kelembagaan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan demokrasi.