Bawaslu Gianyar Kaji Perbawaslu 1/2025, Pastikan Hak Pilih Masyarakat Terlindungi

GIANYAR – Memastikan setiap warga negara tetap terlindungi hak pilihnya membutuhkan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Untuk memperkuat hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Kajian Hukum terhadap Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Senin (9/11/2026), bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar.

Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, dalam pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa pengawasan PDPB tidak hanya berfokus pada pencermatan administrasi, tetapi juga memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual di lapangan.

Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui langkah pencegahan, pengawasan langsung, uji petik data pemilih, hingga pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Bawaslu juga mencermati penggunaan SIDALIH, hasil rekapitulasi, serta penetapan PDPB untuk memastikan tidak ada hak pilih masyarakat yang terabaikan.

“Pengawasan PDPB harus mampu memastikan bahwa data pemilih benar-benar sesuai dengan kondisi faktual. Jangan sampai persoalan administrasi justru menyebabkan masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya,” tegas Reika.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Gede Sutirta, menyoroti belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur batas waktu bagi KPU dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data administrasi kependudukan ketika terjadi perubahan elemen data juga menjadi tantangan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat.

“Perlu ada kejelasan batas waktu tindak lanjut saran perbaikan oleh KPU. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan juga perlu ditingkatkan agar akurasi data pemilih tetap terjaga,” ungkap Sutirta.

Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Kabupaten Gianyar, Kadek Agus Mudita, menekankan pentingnya pelaksanaan PDPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, akurasi data pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

“Pemutakhiran data pemilih membutuhkan sinergi semua pihak. Ketika terjadi perubahan elemen data kependudukan, masyarakat diharapkan segera melakukan pembaruan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam data pemilih,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gianyar, Anwar Nugraha Putra dan I Made Agus Sanjaya, menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga, khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), untuk mendukung validitas data kependudukan. Keduanya juga mengangkat persoalan kejelasan dasar hukum, mekanisme, serta pembagian kewenangan dalam pembentukan Tim Pengawasan PDPB.

Melengkapi pembahasan, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, menegaskan bahwa pada tahapan nonpemilu Bawaslu tetap dapat menyampaikan saran perbaikan kepada KPU apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan PDPB.

“Pengawasan harus diawali dengan pencegahan. Bawaslu perlu menyampaikan imbauan kepada KPU, kemudian melakukan pencermatan dan pengujian langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi faktual,” jelas Sutrawan.

Melalui kajian hukum ini, Bawaslu Kabupaten Gianyar berharap berbagai persoalan dalam implementasi Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.