Dari Tata Kelola Menuju Kemandirian, Bawaslu Gianyar Percepat Reformasi Birokrasi

Gianyar - Penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis Bawaslu Kabupaten Gianyar untuk menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Melalui implementasi Reformasi Birokrasi, Bawaslu Gianyar menggandeng Bagian Organisasi Setda Gianyar untuk memperkuat tata kelola sekaligus memantapkan langkah menuju kelembagaan mandiri.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Gede Sutirta, saat membuka Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi, Senin (31/8/2026). Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi bagian penting untuk memastikan Bawaslu mampu menjalankan tugas secara efektif, responsif, dan akuntabel.

“Kita perlu menyerap ilmu dan pengalaman dari Bagian Organisasi Setda Gianyar. Reformasi birokrasi bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi bagaimana membangun tata kelola organisasi yang benar-benar mampu mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan responsif,” tegas Sutirta.

Ia menambahkan, tantangan kelembagaan Bawaslu saat ini semakin berkembang. Selain menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu Gianyar juga terus memperkuat pelayanan publik, termasuk dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta berbagai agenda strategis kelembagaan lainnya.

“Karena itu, tata kelola internal harus terus kita benahi. Organisasi yang kuat akan menjadi fondasi agar setiap tugas dapat dilaksanakan secara profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar, Ni Putu Mirayani, menyampaikan apresiasi kepada Bagian Organisasi Setda Gianyar yang telah memenuhi undangan koordinasi tersebut. Ia menegaskan, Bawaslu Gianyar berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan sebagai bagian dari proses penguatan kelembagaan.

Menurut Mirayani, salah satu agenda penting yang kini menjadi perhatian adalah persiapan Bawaslu Gianyar menuju Unit Kerja Mandiri (UKM) dan Satker mandiri. Saat ini, Bawaslu Gianyar masih menginduk kepada Bawaslu Provinsi Bali dalam aspek kesekretariatan.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan pembenahan kelembagaan dipersiapkan dengan baik. Persiapan menuju Unit Kerja Mandiri menjadi agenda prioritas, sehingga kami sangat membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bagian Organisasi Setda Gianyar,” ujar Mirayani.

Dalam kesempatan tersebut, Mirayani juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar atas dukungan terhadap operasional Bawaslu selama ini, termasuk melalui fasilitas pinjam pakai gedung kantor. Ia berharap dukungan dan sinergi tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu Gianyar turut disampaikan Analis Kebijakan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gianyar, I Wayan Parwata. Ia memastikan pihaknya siap memberikan pendampingan sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki.

“Kami siap mendukung dan mendampingi Bawaslu Gianyar dalam memenuhi berbagai kriteria kelembagaan. Prinsipnya, kami siap berkoordinasi agar proses penguatan kelembagaan ini dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkap Parwata.

Melalui koordinasi tersebut, Bawaslu Gianyar menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan struktur, melainkan bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih profesional, efektif, dan siap menjawab kebutuhan masyarakat. Penguatan tata kelola pun diharapkan menjadi fondasi menuju kelembagaan Bawaslu Gianyar yang semakin mandiri dan adaptif.