Sinergi Antar Lembaga, Bawaslu Gianyar Hadiri Paripurna DPRD

Gianyar - Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar, I Wayan Gede Sutirta, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (3/7/2026) di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Gianyar.

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat sinergi antarlembaga serta mengikuti berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rapat paripurna ini menjadi forum strategis bagi fraksi-fraksi DPRD dalam menyampaikan pandangan, masukan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai pandangan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan Raperda sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Gianyar, Inspektur Kabupaten Gianyar, jajaran kepala perangkat daerah, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Kepala Rumah Tahanan Negara Kabupaten Gianyar, Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar, Direktur RSU Payangan, serta para camat se-Kabupaten Gianyar.

Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta jajaran pemerintah dan instansi vertikal tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Gianyar.

Melalui kehadiran dalam agenda tersebut, Bawaslu Kabupaten Gianyar menegaskan pentingnya membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta semakin responsif terhadap kepentingan masyarakat.